Selasa, September 27, 2016

FORMULIR TERINTEGRASI AMNESTI PAJAK


... sudah tujuh purnama rasanya tidak nyambangi blog ini *halah lebay. males iya, jaga piket amnesti iya.. komplek memang dan nulis blog bisa pasang surut seperti air laut haha..

 ahhh sudahlah,.. sekarang lagi jamannya Tax Amnesty (TA), dan waktu untuk memperoleh tarif terendah 2% pun mulai menyempit.

tarif terendah ini hanya dapat dinikmati sampai 30 septembet 2016 bagi teman teman yang belum mengikuti TA dan berminat mengikutinya.

Berikut ini ada FORMULIR TERINTEGRASI AMNESTI PAJAK kalau tidak salah sebut ini adalah karya teman di KPP 601 Bojonegoro, semoga pembuatnya mendapat limpahan berkah, amin

monggo/silahkan  KLIK DISINI

Kamis, Desember 31, 2015

Impor BKP

  1. DASAR HUKUM
       o     Pasal 4 ayat (1) huruf b UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM

  1. SYARAT TERUTANGNYA PPN ATAS IMPOR BKP
    1. Yang diimpor adalah BKP
                 o     Untuk barang yang bukan BKP klik disini
    1. siapapun yang memasukkan BKP ke dalam Daerah Pabean, tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenai PPN.
    2. Pemungutan PPN dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

  1. DPP ATAS IMPOR BKP
       o     Yaitu Nilai Impor,
           o     Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut UU ini.
               o     Nilai Impor = Cost, Insurance, Freight (CIF) + Bea Masuk


Senin, November 23, 2015

Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 16B ayat (3) UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 16B ayat (3) UU PPN No.18 TAHUN 2000 (berlaku sejak 1 Januari 2001 s/d 31 Maret 2010)
    3. Pasal 16 dan 19 PP 1 TAHUN 2012 (berlaku sejak tanggal diundangkan (4 Januari 2012) kecuali mengenai Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 berlaku sejak tanggal 1 April 2010) tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM

Pengusaha Emas

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 8A ayat (2) UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PMK-30/PMK.03/2014 (berlaku sejak 1 Maret 2014) tentang PPN atas penyerahan emas perhiasan

Pengkreditan PM yang Tidak Terutang/Dibebaskan PPN

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 9 ayat (5) dan (6) UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PMK-135/PMK.011/2014 (berlaku sejak 18 Juni 2014) tentang perubahan kedua PMK-78/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang pedoman pengkreditan PM bagi PKP yang melakukan penyerahan yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN.
                 o     PMK-135/PMK.011/2014 mengubah ketentuan Pasal 2A PMK-21/PMK.011/2014 (berlaku sejak 4 Februari 2014), menambah Pasal yakni Pasal 9A, mengubah lampiran PMK-78/PMK.03/2010 stdd PMK-21/PMK.011/2014


Pengkreditan PM Yang Usahanya Tidak Melebihi Jumlah Tertentu

  1. DASAR HUKUM 
    1. Pasal 9 ayat (7) dan (7b) UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PMK-74/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang pedoman penghitungan pengkreditan PM bagi PKP yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu

DPP Nilai Lain

  1. DASAR HUKUM      
    1. Pasal 8A UU PPN Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. KMK-251/KMK.03/2002 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak (berlaku untuk 1 Juni 2002 s/d 30 Maret 2010)
    3. PMK-121/PMK.03/2015 (berlaku sejak 1 Maret 2013) tentang perubahan ketiga atas PMK-75/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang Nilai Lain Sebagai DPP
    4. PMK-102/PMK.011/2011 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujuddari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, serta Dasar Pemungutan PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor (berlaku sejak 13 Juli 2011)
    5. PMK-83/PMK.03/2012 (berlaku sejak 1 Juli 2012) tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak dikenai PPN
    6. PMK-30/PMK.03/2014 (berlaku sejak 1 Maret 2014) tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan
    7. PMK-62/PMK.03/2015 (mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 26 Maret 2015) tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Dan Saat Lain Pembuatan Faktur Pajak Atas Penyerahan Pupuk Tertentu Untuk Sektor Pertanian

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 1 angka 17, 18, 19, 20, 26 UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. Pasal 9 PP 1 TAHUN 2012 (berlaku sejak tanggal diundangkan (4 Januari 2012) kecuali mengenai Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 berlaku sejak tanggal 1 April 2010) tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPnBM
    3. PMK-83/PMK.03/2012 (berlaku mulai 1 Juli 2012) tentang kriteria dan/atau rincian jasa tenaga kerja yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai

PPn BM

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 5. Pasal 8, Pasal 10 UU PPN Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PP 41 TAHUN 2013 (berlaku sejak 23 Mei 2013) tentang BKP  yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM
                 o     PP ini mencabut Pasal 2 dan 3 dari PP 145 TAHUN 2000 stdtd PP 12 TAHUN 2006 tentang Kelompok BKP yang tergolong mewah yang dikenakan PPnBM
    1. KMK-569/KMK.04/2000 Jo. KMK-460/KMK.03/2001 Jo. KMK-140/KMK.03/2002 Jo. KMK-355/PMK.03/2003 tentang kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM
    2. PMK-106/PMK.010/2015 (berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Juni 2015) tentang jenis BKP tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM
                 o     PMK-130/PMK.011/2013 (berlaku sejak 18 September 2013) tentang perubahan atas PMK-121/PMK.011/2013(berlaku sejak 26 Agustus 2013)
                     o     PMK ini mecabut PMK-620/PMK.03/2004 (mulai berlaku 1 Januari 2005) Jo. PMK-35/PMK.03/2008 (mulai berlaku 26 Februari 2008) Jo. PMK-137/PMK.011/2008 (mulai berlaku 7 Oktober 2008) Jo. PMK-103/PMK.03/2009 (mulai berlaku 10 Juni 2009)
    1. PMK-62/PMK.11/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol
    2. KEP-229/PJ/2003 tentang tatacara pemberian dan penatausahaan pembebasan serta pengembalian PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor (SKB PPnBM)berlaku mulai 13 Agustus 2003 

Barang Modal Bebas PPN

  1. KETENTUAN ATAS IMPOR/PENYERAHAN BARANG MODAL
    1. PKP yang mengimpor dan/atau menerima penyerahan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (Pasal 5 ayat (1) PMK 31/PMK.03/2008)
    2. Permohonan untuk memperoleh SKB PPN diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan dokumen impor dan/atau dokumen pembelian yang bersangkutan.  (Pasal 5 ayat (3) PMK 31/PMK.03/2008)

BKP Strategis Bebas PPN

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 16B UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PP 31 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Mei 2007) tentang perubahan keempat atas PP 12 Tahun 2001 tentang impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN

Larangan Membuat Faktur Pajak QQ

  1. SURAT EDARAN TERKAIT
        o     SE-47/PJ/2008 Tentang Pencabutan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan Surat Penegasan tentang Penggunaan Metode Q.Q. Pada Faktur Pajak Standar

Faktur Pajak Batal

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 13 UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PMK-84/PMK.03/2012 (berlaku sejak 7 Juni 2012 s/d 31 Desember 2013) tentang tata cara  pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian FP
                 o     sejak 1 Januari 2014, PMK ini telah dicabut dengan PMK-151/PMK.03/2013 (berlaku sejak 1 Januari 2014)tentang tata cara  pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian FP
    1. Pasal 15 dan Lampiran VI PER-24/PJ/2012 (berlaku sejak 1 April 2013) tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan,  pembetulan atau penggantian, dan pembatalan FP (PER ini mencabut PER-13/PJ/2010)

Faktur Pajak Tidak Lengkap

FAKTUR PAJAK TIDAK LENGKAP
o    Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam PER-24/PJ/2012(Pasal 1 angka 9 PER-24/PJ/2012)

Faktur Pajak Hilang

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 13 UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PMK-84/PMK.03/2012 (berlaku sejak 7 Juni 2012 s/d 31 Desember 2013) tentang tata cara  pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian FP
                 o     sejak 1 Januari 2014, PMK ini telah dicabut dengan PMK-151/PMK.03/2013 (berlaku sejak 1 Januari 2014)tentang tata cara  pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian FP
    1. Pasal 15 dan Lampiran VI PER-24/PJ/2012 (berlaku sejak 1 April 2013) tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan,  pembetulan atau penggantian, dan pembatalan FP (PER ini mencabut PER-13/PJ/2010)