p

Wednesday, December 21, 2016


Monday, December 19, 2016

Tanggung Jawab Renteng







  1. REFERANSI DAN RUJUKAN
    1. Pasal 16F UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. Pasal 4 PP 1 TAHUN 2012 (berlaku sejak tanggal diundangkan (4 Januari 2012) kecuali mengenai Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 berlaku sejak tanggal 1 April 2010) tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM
    3. TKB DJP
    4. Amsyong.com
    5. Ringkasan beberapa sumber dengan revisi dan penyempurnaan

UU PPN dan Resume

UU PPN BESERTA LINK KE TKB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 (LIHAT LAMPIRAN)

Lain - lain

Beberapa surat penegasan/peraturan lainnya yang mungkin bisa jadi referensi tambahan :
  1. S-2678/PJ.55/1993 tentang Tata Cara Pemberian Restitusi/ Pembebasan PPN dan/atau PPn BM kepada Perwakilan Negara Aasing dan Badan-badan Internasional serta Pejabat/ Tenaga Ahlinya
  2. S-1008/PJ.51/2005 tentang Kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP bagi pengusaha kontrak karya (PKP2B) termasuk penjelasan bahwa perjanjian kontrak karya merupakan lex specialis dari UU PPN.
  3. S-1499/PJ.54/2000 tentang penegasan bahwa mobil Kijang Minibus dipersamakan dengan van sehingga PPN Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan.
  4. S-291/PJ.51/2006 tentang Tatacara Pengurusan Stiker Lunas PPN.
  5. SE-08/PJ.52/1996 tentang jasa perdagangan termasuk yang lintas negara
  6. S-1112/PJ.322/2005 tentang penegasan pemberian insentif/bonus karena prestasi merupakan objek PPN
  7. S-620/PJ.52/2005 tentang penegasan PKP di Kawasan Berikat yang PPN-nya sudah dipusatkan di daerah pabean Indonesia lainnya.
  8. Kep-103/PJ/2002 tentang PPN atas penyerahan hasil produksi tembakau
  9. S-442/PJ.322/2004 tentang pengukuhan PKP bagi sebuah perkumpulan/ asosiasi
  10. PP no. 28 tahun 2009 tentang jasa kebandarudaraan yang mendapat fasilitas bebas PPN
  11. S-360/PJ.52/2005 tentang penegasan atas penerapan PPN transaksi penyerahan BKP di luar daerah pabean oleh 2 pihak yang sama2 sebagai WPDN.

Bagaimanakah mekanisme pemungutan PPN?



Referensi dan rujukan :


  1. TKB DJP
  2. KMK nomor : 563/KMK.03/2003
  3. Ringkasa berbagai sumber



Bagaimanakah mekanisme pemungutan PPN?
  1. Secara umum PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP dipungut oleh PKP Penjual. Dengan demikian, pembeli BKP/JKP yang bersangkutan wajib membayar kepada PKP Penjual sebesar harga jual ditambah PPN yang terutang (10%).
  2. Dalam hal harga jual atau penggantian telah termasuk PPN, maka PPN yang terutang atas penyerahan BKP/JKP tersebut dihitung dengan formula : 10/110 x harga jual atau penggantian.
  3. Apabila pembeli BKP/JKP tersebut berstatus Pemungut PPN (Pembeli Khusus), PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP tidak dipungut oleh PKP Penjual, melainkan disetor langsung ke kas negara oleh Pemungut PPN tersebut. Dengan demikian, Pemungut PPN hanya membayar kepada PKP Penjual sebesar harga jual, sedangkan PPN-nya (10%) disetor langsung ke kas negara.
  4. Pemungut PPN (Pembeli Khusus) terdiri dari (563/KMK.03/2003) :
    • Bendaharawan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, yang dananya dari APBN/APBD.
    • Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara



TATA CARA PEMUNGUTAN


1.
DASAR PEMUNGUTAN
Dasar pemungutan PPN dan PPn BM adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau jumlah pembayaran yang dilakukan oleh KPKN sebagaimana tersebut dalam SPM.


2.
JUMLAH PPN ATAU PPn BM YANG DIPUNGUT


a.
Dalam hal penyerahan BKP hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran.
Contoh :



Jumlah pembayaran
Rp.
11.000.000,00



Jumlah PPN : 10/110 x Rp.11.000.000,00
Rp.
1.000.000,00



Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan
(Rp.11.000.000,00 - Rp.1.000.000,00)

Rp.

10.000.000,00




b.
Dalam hal penyerahan BKP yang tergolong mewah dari pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut, di samping terutang PPN juga terutang PPn BM, maka jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut adalah sebagai berikut :
Dalam hal terutang PPn BM sebesar 20%, maka jumlah PPN yang dipungut sebesar 10/130 bagian dari jumlah pembayaran sedangkan jumlah PPn BM yang dipungut sebesar 20/130 bagian dari jumlah pembayaran.
Contoh : PPn BM dengan tarif 20%





Jumlah pembayaran
Rp.
13.000.000,00



Jumlah PPN yang dipungut :
(10/130 x Rp.13.000.000,00)

Rp.

1.000.000,00



Jumlah PPn BM yang dipungut :
(20/130 x Rp.13.000.000,00)

Rp.

2.000.000,00




Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan :
Rp.13.000.000,00 - (Rp.1.000.000,00 + Rp.2.000.000,00) = Rp.10.000.000,00




c.
Dalam hal pembayaran berjumlah paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah, maka PPN dan PPn BM tidak perlu dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah.
Batas jumlah pembayaran sebesar Rp.1.000.000,00 tersebut hendaknya diartikan termasuk PPN dan PPn BM.

Contoh 1 :




Harga Jual
Rp.
900.000,00




PPN : 10% x Rp.900.000,00
Rp.
90.000,00




PPn BM (Misal terutang dengan tarif 20%)
Rp.
180.000,00




Harga Jual termasuk PPN dan PPn BM
Rp.
1.170.000,00




Meskipun Harga Jual Rp.900.000,00 tetapi karena pembayaran termasuk PPN dan PPn BM berjumlah Rp.1.170.000,00 (di atas Rp.1.000.000,00), maka PPN dan PPn BM yang terutang harus dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN.

Contoh 2 :




Harga Jual
Rp.
800.000,00




PPN : 10% x Rp.800.000,00
Rp.
80.000,00




PPn BM (Misal terutang dengan tarif 10%)
Rp.
80.000,00




Harga Jual termasuk PPN dan PPn BM
Rp.
960.000,00




Karena Harga Jual termasuk PPN dan PPn BM berjumlah Rp.960.000,00 (kurang dari Rp.1.000.000,00), maka PPN dan PPn BM yang terutang tidak perlu dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dan KPKN, tetapi harus dipungut dan disetor oleh PKP Rekanan Pemerintah, dan Faktur Pajak tetap harus dibuat.

Mekanisme PPN Indonesia

Referensi dan Rujukan :




  1. TKB Ditjen Pajak
  2. UU 42 tahun 2009



Mekanisme PPN Indonesia
  1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut PPN dari pembeli/penerima BKP/JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari Harga Jual atau penggantian, dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutannya.
  2. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran bagi PKP Penjual BKP/JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (hutang pajak).
  3. Pada waktu PKP di atas melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan , yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.
  4. Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Dan sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka selisih tersebut dapat di kompensasi ke masa pajak berikutnya. Restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku. Hanya PKP yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4b) UU No. 42 Tahun 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap Masa Pajak.
  5. Pengusaha Kena Pajak di atas wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Tempat Terutangnya PPN (KPP Tempat WP Mengajukan Permohonan PKP)

  1. REFERENSI DAN RUJUKAN 
    1. Pasal 12 UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PER-4/PJ/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan sebagai tempat terutang PPN atau PPN dan PPnBM

Yang Termasuk Pengertian Penyerahan BKP

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 1A UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM

Penyerahan BKP secara Konsinyasi

  1. REFERENSI DAN RUJUKAN
    1. Pasal 1A, Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010)
    2. SE-130/PJ/2010 tentang penegasan perlakuan PPN atas penyerahan BKP dan hak atas BKP yang berada diluar daerah pabean
    3. TKB DJP

Penyerahan BKP kepada pedagang perantara (komisioner), melalui juru lelang, makelar

DASAR HUKUM

pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing)

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 1A ayat (1) hufub b UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. KMK-1169/KMK.01/1991 (berlaku sejak 19 Januari 1991) tentang kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)

Penyerahan hak atas BKP karena suatu Perjanjian

  1. DASAR HUKUM
    • Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM

Penyerahan BKP/JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha (Ps. 4 ayat (1) huruf a & c)

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PP 1 TAHUN 2012 (berlaku sejak tanggal diundangkan (4 Januari 2012) kecuali mengenai Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 berlaku sejak tanggal 1 April 2010) tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPnBM

Aktiva yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (Pasal 16D)

  1. DASAR HUKUM
    • Pasal 16D UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM

Ekspor JKP dan/atau BKP Tidak Berwujud

  1. DASAR HUKUM 
    1. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. Pasal 6 PP 1 TAHUN 2012 (berlaku sejak tanggal diundangkan (4 Januari 2012) kecuali mengenai Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 berlaku sejak tanggal 1 April 2010) tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPnBM
    3. PMK-30/PMK.03/2011 (berlaku sejak 28 Februari 2011) tentang perubahan atas PMK-70/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 April 2010)  tentang batasan kegiatan dan jenis JKP yang ekspornya dikenai PPN

Pemanfaatan BKP tidak Berwujud atau JKP dari Luar Daerah Pabean

  1. DASAR HUKUM :
    1. Pasal 3A ayat (3) UU PPN No.42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. Pasal 14 PP 1 TAHUN 2012 (berlaku sejak tanggal diundangkan (4 Januari 2012) kecuali mengenai Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 berlaku sejak tanggal 1 April 2010) tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPnBM
    3. PMK-40/PMK.03/2010 (berlaku mulai 1 April 2010) tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan atau JKP dari Luar Daerah Pabean

Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) (Pasal 16C UU PPN)

Rujukan / Referensi :


  1. Pasal 16C UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU nomor 8 Tahun 1983 Tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
  2. PMK-163/PMK.03/2012 (berlaku setelah 30 hari sejak tanggal diundangkan (diundangkan tanggal 22 Oktober 2012) tentang batasan dan tata cara pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (PMK ini mencabut PMK-39/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang batasan dan tata cara pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
  3. PER-25/PJ/2012 ((berlaku sejak PMK-163/PMK.03/2012 diberlakukan) tentang perubahan atas PER-23/PJ/2012tentang  tata cara penetapan secara jabatan atas jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan dalam rangka Kegiatan Membangun Sendiri (PER ini mencabut PER-27/PJ/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang tata cara pengisian SSP, pelaporan & pengawasan pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

Sertifikat Elektronik

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 13 UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. Pasal 4 ayat (2), Pasal 11 , Pasal 12, dan Pasal 19 huruf f PMK-151/PMK.03/2013 (berlaku sejak 1 Januari 2014) tentang tata cara  pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian FP
      • PMK ini mencabut PMK-84/PMK.03/2012 (berlaku sejak 7 Juni 2012) tentang tata cara  pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian FP
    3. PER-28/PJ/2015 (berlaku sejak 22 Juli 2015) tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik
    4. PER-17/PJ/2014 (berlaku sejak 1 Juli 2014) tentang perubahan atas PER-24/PJ/2012 (berlaku sejak 1 April 2013) tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan,  pembetulan atau penggantian, dan pembatalan FP

Faktur Pajak elektronik (e-Faktur)

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 13 UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. Pasal 17 s/d 20 PP 1 TAHUN 2012 (berlaku sejak tanggal diundangkan (4 Januari 2012) kecuali mengenai Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 berlaku sejak tanggal 1 April 2010) tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPnBM
    3. Pasal 4 ayat (2), Pasal 11 , Pasal 12, dan Pasal 19 huruf f PMK-151/PMK.03/2013 (berlaku sejak 1 Januari 2014) tentang tata cara  pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian FP
      • PMK ini mencabut PMK-84/PMK.03/2012 (berlaku sejak 7 Juni 2012) tentang tata cara  pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian FP
    4. PER-16/PJ/2014 (berlaku sejak 1 Juli 2014) tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
    5. KEP DJP tentang Penetapan PKP yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
      1. KEP-94/PJ/2015 (berlaku sejak 1 Mei 2015)
      2. KEP-33/PJ/2015 (berlaku sejak 1 April 2015)
      3. KEP-08/PJ/2015 (berlaku sejak 1 September 2015)
      4. KEP-224/PJ/2014 (berlaku sejak 1 November 2014)
      5. KEP-136/PJ/2014 (berlaku sejak 1 Juli 2014)

Faktur Pajak sejak 1 Juli 2014

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 13, Pasal 14 UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. Pasal 17 s/d 20 PP 1 TAHUN 2012 (berlaku sejak tanggal diundangkan (4 Januari 2012) kecuali mengenai Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 berlaku sejak tanggal 1 April 2010) tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPnBM
    3. PMK-151/PMK.03/2013 (berlaku sejak 1 Januari 2014) tentang tata cara  pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian FP
      • PMK ini mencabut PMK-84/PMK.03/2012 (berlaku sejak 7 Juni 2012) tentang tata cara  pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian FP
    4. PER-17/PJ/2014 (berlaku sejak 1 Juli 2014) tentang perubahan atas PER-24/PJ/2012 (berlaku sejak 1 April 2013) tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan,  pembetulan atau penggantian, dan pembatalan FP
      • PER-17/PJ/2014 mengubah ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9, serta menambah Pasal yakni Pasal 9A