Thursday, December 08, 2016

Tatacara Pengajuan Pengembalian PPnBM atas Kendaraan Bermotor

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 5. Pasal 8, Pasal 10 UU PPN Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. KEP-229/PJ/2003 tentang tatacara pemberian dan penatausahaan pembebasan serta pengembalian PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor (SKB PPnBM)berlaku mulai 13 Agustus 2003 

PPnBM atas Kendaraan Bermotor Sejak 23 Mei 2013

  1. DASAR HUKUM
    1. PP 22 TAHUN 2014 (berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Maret 2014) tentang perubahan atas PP 41 TAHUN 2013 (berlaku sejak 23 Mei 2013) tentang BKP  yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM
    2. PMK-64/PMK.011/2014 (berlaku sejak 17 April 2014) tentang jenis kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dan tata cara pemberian pembebasan dari  pengenaan PPnBM
    3. KEP-199/PJ./2000 (berlaku sejak 1 Agustus 2000) tentang pelaporan pemungutan PPN dan PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor

PPnBM untuk Golongan Selain Kendaraan Bermotor


  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 5. Pasal 8, Pasal 10 UU PPN Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PP 41 TAHUN 2013 (berlaku sejak 23 Mei 2013) tentang BKP  yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM
      • PP ini mencabut Pasal 2 dan 3 dari PP 145 TAHUN 2000 stdtd PP 12 TAHUN 2006 tentang Kelompok BKP yang tergolong mewah yang dikenakan PPnBM
    3. PMK-206/PMK.010/2015 (mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 20 November 2015)tentang perubahan PMK-106/PMK.010/2015 tentang jenis BKP tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM

SKB PPnBM atas kendaraan bermotor

  1.  DASAR HUKUM
    1. UU PPN No.42 TAHUN 2009 Pasal 5. Pasal 8, Pasal 10 (berlaku sejak 1 April 2010)
    2. PMK-64/PMK.011/2014 (berlaku sejak 17 April 2014) tentang jenis kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dan tata cara pemberian pembebasan dari  pengenaan PPnBM
    3. KEP-229/PJ/2003 tentang tatacara pemberian dan penatausahaan pembebasan serta pengembalian PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor (SKB PPnBM)berlaku mulai 13 Agustus 2003 

Pembayaran Kembali PM Bagi PKP yang Gagal Berproduksi

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 16 PP 1 TAHUN 2012 (berlaku sejak tanggal diundangkan (4 Januari 2012) kecuali mengenai Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 berlaku sejak tanggal 1 April 2010) tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM
    2. Pasal 9 ayat (2a), (6a), dan (6b) UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    3. PMK-31/PMK.03/2014 (berlaku seja10 Februari 2014) tentang saat penghitungan dan tata cara pembayaran kembali PM yang telah dikreditkan dan telah diberikan pengembalian bagi PKP yang mengalami gagal berproduksi

Penetapan PKP Resiko Rendah

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 9 ayat (4c) UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PMK-71/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang PKP beresiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan pajak
    3. PER-31/PJ/2010 (berlaku sejak 5 Juli 2010) tentang tata cara penetapan PKP beresiko rendah

Tata Cara Restitusi PPN

  1. DASAR HUKUM
    1. UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PMK-72/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang tata cara pengembalian kelebihan PPN/PPnBM
    3. PER-63/PJ/2010 (berlaku sejak 22 Desember 2010) tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah

PPN atas Penyerahan Pupuk Tertentu

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 8A ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1a) huruf d UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PMK-62/PMK.03/2015 (mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 26 Maret 2015) tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Dan Saat Lain Pembuatan Faktur Pajak Atas Penyerahan Pupuk Tertentu Untuk Sektor Pertanian

Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I (Pajak penjualan dan PPN)

  1. DASAR HUKUM
    1. UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. Pasal 2 UU KUP No. 28 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    3. PMK-194/PMK.03/2012 (berlaku sejak 1 Januari 2013) tentang tata cara pemungutan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penjualan dan perlakuan PPN dan/ atau PPnBM bagi kontraktor perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara generasl I

Pengenaan PPN atas Produksi Hasil Tembakau (Rokok, dsb)

  1. DASAR HUKUM:
    • PMK-174/PMK.03/2015 (berlaku sejak 1 Januari 2016) tentang tata cara Penghitungan danPemungutan PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau
    • PER-49/PJ/2015 (berlaku sejak 1 Januari 2016) tentang pelaksanaan PMK-174/PMK.03/2015

PPN atas Insentif/Bonus dari main dealer kepada dealer/distributor

  1. SURAT EDARAN TERKAIT
    • SE-12/PJ.43/2002 tentang Intensifikasi Kewajiban Pemotong PPh dan PPN Dalam Rangka Peningkatan Potensi Perpajakan

  1. TAMBAHAN REFERENSI (ini tidak bisa dijadikan dasar hukum)
    • S-1112/PJ.322/2005 terkait permintaan penegasan pengenaan PPN atas insentif/bonus yang diajukan WP kepada Direktur Peraturan Perpajakan

Tuesday, December 06, 2016

PPN atas penyerahan Obat oleh Apotik atau instalasi farmasi (kamar obat) Rumah Sakit


  1. SURAT EDARAN TERKAIT
    1. SE-06/PJ.52/2000 tentang PPN atas penggantian obat di Rumah Sakit
    2. SE-11/PJ.52/1998 (tanggal 27 Mei 1998) dan SE-17/PJ.52/1998 (tanggal 28 Juli 1998) tentang PPN atas penggantian obat di Rumah Sakit

Penebusan Stiker Lunas PPN untuk Media Rekaman Suara/ Gambar

  1. DASAR HUKUM
    1. KMK-174/KMK.03/2004 (berlaku sejak 2 April 2004) tentang PPN atas penyerahan produk rekaman suara
    2. PER-4/PJ/2008 (berlaku sejak 11 Februari 2008) tentang perubahan kedua atas KEP-81/PJ./2004 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan produk rekaman suara
    3. PER-5/PJ/2008 (berlaku sejak 11 Februari 2008) tentang Perubahan atas KEP-153/PJ./2002 tentang penetapan bentuk, ukuran, warna, isi, dan teks stiker lunas pajak pertambahan nilai, dan dasar pengenaan pajak untuk menghitung pajak pertambahan nilai atas penyerahan produk rekaman gambar dan penunjukan asosiasi yang memberikan rekomendasi untuk penebusan stiker lunas pajak pertambahan nilai serta tata cara penebusan dan pelaporannya

VAT Refund bagi Turis Asing

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 17 E UU KUP Nomor 28 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan ketiga atas UU KUP Nomor 6 TAHUN 1983 tebntang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    2. Pasal 16E UU PPN Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM
    3. PMK-100/PMK.03/2013 (mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Juli 2013) tentang perubahan kedua atas PMK-76/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali PPN barang bawaan orang pribadi pemegang paspor LN
    4. PER-28/PJ/2013 (mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Juli 2013) tentang tata cara pendaftaran dan kewajiban PKP toko retail serta pengelolaan administrasi pengembalian PPN kepada OP pemegang paspor luar negeri

Pengusaha Emas Perhiasan

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 8A ayat (2) UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PMK-30/PMK.03/2014 (berlaku sejak 1 Maret 2014) tentang PPN atas penyerahan emas perhiasan

Impor Atas Dasar Inden


  1. DASAR HUKUM
    1. KMK-539/KMK.04/1990 tentang Pajak Penghasilan Pasal 22,Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas barang Mewah untuk Kegiatan Usaha di bidang Impor Atas Dasar Inden
    2. KEP-148/PJ/2003 tentang petunjuk Pengisian nomor Pokok Wajib pajak Dalam Formulir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor

Impor Sementara

  1. DASAR HUKUM
    1. PMK-142/PMK.04/2011 (berlaku 90 hari sejak tanggal diundangkan >> diundangkan tanggal 5 September 2011)tentang  Impor Sementara
    2. PMK-616/PMK.03/2004 (berlaku sejak tanggal 1 Januari 2005) tentang  Perubahan atas KMK-231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan PPN dan PPnBM Atas Impor BKP yang dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk
    3. PMK-224/PMK.011/2012 (berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Desember 2012)  tentang perubahan atas PMK-154/PMK.03/2010 tentang pemungutan PPh pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

Monday, December 05, 2016

Impor BKP

  1. DASAR HUKUM
    • Pasal 4 ayat (1) huruf b UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM

  1. SYARAT TERUTANGNYA PPN ATAS IMPOR BKP
    1. Yang diimpor adalah BKP
    2. siapapun yang memasukkan BKP ke dalam Daerah Pabean, tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenai PPN.
    3. Pemungutan PPN dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

  1. DPP ATAS IMPOR BKP
    • Yaitu Nilai Impor,
      • Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut UU ini.
        • Nilai Impor = Cost, Insurance, Freight (CIF) + Bea Masuk

Wednesday, November 16, 2016

SPT Masa PPh 21 (Ketentuan Sejak 1 Januari 2014)

  1. DASAR HUKUM
    1. PMK-243/PMK.03/2014 (berlaku sejak 24 Desember 2014) tentang SPT
    2. PER-14/PJ/2013 (berlaku sejak 1 Januari 2014) tentang bentuk formulir SPT Masa PPh 21 dan bukti poput PPh Pasal 21
    3. PER-31/PJ/2012 (berlaku sejak 1 Januari 2013) tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi

Perbedaan SPT masa PPN 1107, 1108, 1111

  1. DASAR HUKUM :
    1. TERKAIT SPT 1111
      • PER-25/PJ/2014 (berlaku sejak 23 September 2014) tentang perubahan kedua PER-44/PJ/2010 (berlaku sejak SPT Masa PPN januari 2011) tentang bentuk isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN 1111
      • PER-45/PJ/2010 (berlaku sejak SPT Masa PPN januari 2011) tentang bentuk isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN 1111 DM bagi PKP yang menggunakan pedoman pengkreditan PM
    2. TERKAIT SPT 1107
      • PER-146/PJ./2006 jo PER-142/PJ./2007 tentang bentuk isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN 1107
      • PER-14/PJ./2010 tentang bentuk isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN 1107 terkait dengan penerbitan UU PPN No.42 Tahun 2009
    3. TERKAIT SPT 1108
      • PER-29/PJ/2008 tentang tentang bentuk isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN 1107

SPT Masa PPN sejak Masa Juli 2015

  1. DASAR HUKUM
    1. PER-29/PJ/2015 (berlaku sejak Masa Pajak Juli 2015) tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN

SPT Tahunan PPh Migas

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal  4 ayat (1)  UU Nomor 6 TAHUN 1983 stdtd 16 TAHUN 2009
      • Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya
    2. PP 79 TAHUN 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan  Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu  Minyak Dan Gas Bumi
      • Ps. 31 ayat. (1) huruf c  Setiap Kontraktor pada suatu wilayah kerja wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh
      • Ps. 31 ayat (4) Bentuk dan isi SPT Tahunan PPh diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
    3. PER-05/PJ/2014 tentang Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Di Bidang Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi

SPT Tahunan PPh Badan

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8 UU Nomor 28 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    2. PP 74 TAHUN 2011 (berlaku sejak 1 Januari 2012) tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
    3. PMK-243/PMK.03/2014 (berlaku sejak 24 Desember 2014) tentang SPT
    4. PER-36/PJ/2015 (diberlakukan untuk pengisian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015 dan seterusnya) tentang perubahan ketiga PER-34/PJ/2010
    5. PER-01/PJ/2016 (berlaku sejak 18 Januari 2016) tentang tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan
    6. PER-21/PJ/2009  (berlaku sejak 2 Maret 2009) tentang tata cara penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 7 UU Nomor 36 TAHUN 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
    2. PMK-101/PMK.010/2016 (berlaku sejak 27 Juni 2016) tentang penyesuaian besarnya PTKP
    3. PMK-252/PMK.03/2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi
    4. Pasal 11, 12, 13 PER-16/PJ/2016 (berlaku sejak 29 September 2016) tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi

SPT Tahunan PPh OP



  1. JENIS SPT TAHUNAN PPH WP ORANG PRIBADI DAN KETENTUAN PENGGUNAANNYA
    • SPT Tahunan PPh OP ada 3 jenis, yaitu :
      1. SPT Tahunan 1770
        • Formulir SPT Formulir 1770 digunakan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: (Pasal 1 ayat (1) PER-19/PJ/2014)
          1. dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
          2. dari satu atau lebih pemberi kerja;
          3. yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan atau bersifat Final; dan/atau
          4. penghasilan lain.

Monday, October 31, 2016

Penyedia Layanan SPT Elektronik

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8 UU Nomor 28 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    2. Pasal 5, 6, 7, 8 PP 74 TAHUN 2011 (berlaku sejak 1 Januari 2012) tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
    3. PMK-243/PMK.03/2014 (berlaku sejak 24 Desember 2014) tentang SPT
    4. PER-05/PJ/2015 (berlaku sejak 13 Februari 2015) tentang Penyedia Layanan SPT Elektronik

Pengungkapan ketidakbenaran Pengisian SPT & Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan WP

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 8 ayat (3) dan (4) UU Nomor 28 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    2. Pasal 7, 8, 29, 64 huruf j dan k PP 74 TAHUN 2011 (berlaku sejak 1 Januari 2012) tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
      • Pasal 65 PP 74 TAHUN 2011 menyebutkan bahwa "Pada saat PP ini mulai berlaku (sejak 1 Januari 2012), peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 80 TAHUN 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini". 

Pembetulan SPT

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 8 UU Nomor 28 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    2. Pasal 5, 6, 36 PP 74 TAHUN 2011 (berlaku sejak 1 Januari 2012) tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan

Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 3 ayat (4), (5), (5a),  UU Nomor 28 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    2. PMK-243/PMK.03/2014 (berlaku sejak 24 Desember 2014) tentang SPT
    3. PER-21/PJ/2009 (berlaku sejak 2 Maret 2009) tentang tata cara penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan

Pengangsuran dan Penundaan pembayaran SPT Tahunan PPh

  1. DASAR HUKUM :
    1. Pasal 9 UU KUP No. 28 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    2. PP 74 TAHUN 2011 (berlaku sejak 1 Januari 2012) tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
    3. PMK-242/PMK.03/2014 (berlaku sejak 24 Desember 2014) tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak

Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran, Penyampaian SPT, dan Sanksi Keterlambatan

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 3 ayat (3) dan pasal 7 UU Nomor 28 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    2. PMK-242/PMK.03/2014 (berlaku sejak 24 Desember 2014) tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak
    3. PMK-243/PMK.03/2014 (berlaku sejak 24 Desember 2014) tentang tata SPT